Kemenkop UKM Siapkan Keputusan Pembubaran Puluhan Ribu Koperasi

Kemenkop UKM Siapkan Keputusan Pembubaran Puluhan Ribu Koperasi

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bakal menerbitkan keputusan pembubaran puluhan ribu koperasi di Indonesia, guna menjaga kualitas usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengatakan saat ini sekitar 61.000 koperasi di Indonesia, dari total sekitar 212.000 koperasi, dinyatakan tidak aktif serta tidak pernah menggelar rapat anggota tahunan (RAT).

“Kami ingin koperasi di Indonesia berkualitas, jadi yang tidak aktif ini akan dikeluarkan dari data basekementerian,” ujarnya saat pembukaan Cooperative Fair ke-13 di Bandung, Rabu (10/8/2016).

Kendati demikian, pihaknya memberikan tenggat waktu sekitar tiga bulan setelah peraturan menteri keluar, untuk koperasi tidak aktif memberikan klarifikasi.

Pembubaran tersebut bertujuan mereorientasi arah koperasi dari kuantitas ke arah kualitas. Saat ini koperasi dituntut memiliki daya saing tinggi di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Salah satu kualitas yang harus diimplementasikan koperasi yakni penguasaan teknologi informasi. “Koperasi harus melek teknologi informasi, dan harus mengembangkan kualitas SDM dan manajemen,” tegasnya.

Menurutnya, koperasi harus mengembangkan sinergi dengan swasta, dan perguruan tinggi sehingga tidak hanya hidup mengandalkan bantuan APBN atau APBD.

Di samping itu, pihaknya akan menyempurnakan Undang-Undang No.17/2012 Tentang Perkoperasian yang saat ini sudah masuk ke DPR untuk dibahas. Tujuannya, agar iklim usaha perkoperasian bisa lebih kondusif.

“Kami juga minta kepada pemerintah daerah untuk menyederhanakan peraturan daerah mengenai koperasi agar lebih sinkron dengan UU,” tuturnya.

Terkait dengan kewajiban koperasi harus berbadan hukum, pihaknya mengaku sudah bekerja sama dengan bagian notariat Kemenkop sehingga pembiayaannya disubsidi pemerintah. “Untuk mengurus ke notaris sekarang gratis karena ada subsidi dari pemerintah,” ujarnya.

Adapun, untuk permodalan, pihaknya menargetkan pada tahun depan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) bisa turun dari angka 9% menjadi 7%, agar UMKM lebih berdaya saing.

Saat ini, serapan KUR 2016 sudah 50% atau sekitar Rp50 triliun dari total anggaran yang disediakan mencapai Rp100 triliun.

“Kami harap serapan hingga akhir tahun bisa di atas 90% agar pengembangan pelaku usaha bisa lebih meningkat,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar meminta pemangku kepentingan koperasi di Jabar untuk melakukan reformasi manajemen.

Menurutnya, Jabar harus menjadi pelopor reformasi koperasi agar bisa memajukan sektor perekonomian masyarakat. Pihaknya berkomitmen untuk terus memajukan koperasi agar lebih berkualitas.

“Indonesia sudah memasuki Masyarakat Ekonomi Asean, tentunya koperasi ini sebagai salah satu penggerak perekonomian rakyat,” ujarnya.

Agar gerakan reformasi koperasi terwujud, dinas terkait harus memangkas birokrasi perizinan, yang selama ini membutuhkan waktu sekitar dua bulan.

Dia membandingkan dengan Malaysia yang mampu melayani perizinan usaha koperasi hanya membutuhkan waktu sekitar lima hari. “Daya saing koperasi di Jabar juga harus didorong merebut pasar Asean. Jadi perizinannya harus dimudahkan.”

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) KUKM Jabar Dudi Sudrajat mengaku terus memacu pengembangan koperasi yang mewadahi UKM salah satunya melalui cooperative fair.

“Pasar regional, nasional, dan ekspor melalui fasilitas ini UKM di Jabar bisa melebarkannya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, saat ini produk UKM di Jabar sudah banyak yang melebarkan sayap ke pasar ekspor sehingga perlu terus digenjot. “Produk UKM tersebut antara lain kuliner, fesyen, dan lainnya.”

Ketua Dekopin Jabar Mustafa Jamaludin mengatakan pihaknya berjanji akan terus memacu koperasi di Jabar agar bisa mewadahi pelaku usaha dalam pengembangan produk seperti pembinaan dan pelatihan.

Dia menargetkan, koperasi di Jabar akan berkontribusi 15% terhadap perekonomian regional. “Kita siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean dengan memacu perkoperasian,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal Sutisno mengatakan interaksi di antara para pengusaha berkaitan dengan pemasaran dan permodalan terus dipacu.

“Tantangan ke depan MEA yakni daya saing bangsa yang tidak bisa dihindari. Jadi kami harapkan pengusaha harus terus kreatif dan inovatif. Pemerintah bisa mendorong pengusaha serta mempermudah hambatan-hambatan yang selama ini kerap terjadi,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, saat ini Singapura dan Malaysia lebih unggul dari manajemen, permodalan, maupun teknologi. “Kedua negara itu misalnya dari segi permodalan sudah memberikan suku bunga kecil di bawah 5%, sementara di Indonesia lebih tinggi,” ujarnya.

Masyarakat pun perlu partisipasi membangun kenyamanan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. Karena investor saat ini banyak yang melirik Indonesia terutama Jabar untuk mendirikan industri. “Ini peluang sebenarnya untuk UKM bekerja sama dengan investor asing terutama akses pasar,” ujarnya.

Di samping itu, negara lain seperti Vietnam beberapa produknya sudah masuk ke dalam negeri. “Hal ini menandakan sebuah ancaman bagi UKM di dalam negeri. Oleh karenanya, pengembangan perlu dipacu.”

sumber: industri.bisnis.com

Leave a Reply