Konsep Pembinaan UMKM Tak Terarah

Konsep membesarkan Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dinilai belum memiliki konsep jelas. Pola yang dilakukan kurang tepat karena hanya berkutat pada pembinaan tanpa memberi solusi bersaing di pasar.
Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Hadi Prasetyo mengatakan, selama ini UMKM hanya mendapatkan pembinaan. Tetapi untuk pola pengelolaan dan pengembangannya, masih belum jelas. “Ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia,” terangnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pelaku UMKM butuh langkah kongkret untuk membesarkan usahanya. Namun, ini akan memerlukan anggaran besar. “Karena itu, pemerintah seharusnya turun tangan untuk regulasinya,” papar Hadi Prasetyo.
Dia mencontohkan, di beberapa negara UMKM menjadi bagian untuk menyuplai kebutuhan perusahaan besar. Ini untuk hal yang sifatnya bukan high technology.
Menurut mantan Pj Bupati Malang ini, ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan UMKM. Seperti pada usaha berskala menengah seharusnya lebih berani melepas sedikit sahamnya ke publik. Hal ini untuk memperkuat modal usaha. Seperti halnya pada Bank Jatim yang melepas 10-15 persen saham IPO-nya ke publik. “Harus ada regulasi yang mengatur UMKM yang sifatnya menstimulir mereka agar cepat berkembang,” ungkapnya.
Selama ini yang terjadi, lanjut Hadi Prasetyo, regulasi mengenai sistem penjualan juga tidak berjalan lancar. Masih banyak UMKM yang kesulitan memasarkan produknya ke skala yang besar. Ada kesan sistem marketing terputus di tengah jalan.
Selain itu, monopoli marketing juga masih terlihat. Pemilik UMKM hanya tahu menjual produknya pada satu orang. “Seperti halnya panen, begitu permintaan naik, harganya turut naik. Namun saat anjlok, harganya juga ikut merosot,” jelasnya.
Tidak hanya itu, produksi UMKM masih seputaran jasa dan perdagangan. Sektor kebutuhan sehari-hari dan teknologi tepat guna masih belum tergarap serius. Padahal, hal-hal semacam bisnis development sangat penting.
Menurutnya, hanya konsep di Jatim yang paling bagus meski belum sempurna dibanding daerah lain. “Semua diwarnai seperti itu di skala nasional sepertinya. Hanya saja, untuk Jawa Timur yang membedakan yaitu perdagangan antar pulaunya,” ujar Hadi Pras, sapaan akrabnya.
Begitu juga dengan perguruan tinggi, belum melihatkan hasil karyanya yang mengarahkan ke komersial. Universitas belum banyak mengembangkan teknologi yang bisa nantinya dimanfaatkan oleh UMKM. Serta dikembangkan menjadi barang yang juga dapat di jual ke masyarakat umum.
“Saya setuju jika usaha skala mikro dibina oleh kabupaten atau kota saja. Sedangkan untuk skala kecil dan menengah, dibina oleh provinsi. Atau kategorinya dibedakan sesuai dengan omset. Bagi UMKM beromset Rp 2,5 milliah masuk skala menengah dan besar,” paparnya kepada wartawan.
Hadi Prasetyo menambahkan, kebijakan terhadap UMKM harus diformulasikan kembali. Harus ada kebijakan baru yang diberikan kepada pengusaha lokal, baik itu skala menengah, kecil maupun mikro.
“Tentunya harus disesuaikan dengan daerah masing-masing. Karena setiap daerah dan hasil produk UMKM memiliki karakteristik berbeda,” tandasnya.
sumber: www.beritametro.co.id

Leave a Reply