Pemerintah Harus Berpihak pada Koperasi

Kemenkop UKM Fokus Tingkatkan Kualitas Koperasi RI

Kebijakan pemerintah pusat hingga daerah harus selalu berpihak pada koperasi dan UMKM, sebab lembaga tersebut banyak menaungi kepentingan ekonomi masyarkat luas.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Kelompok DPD di MPR periode 2014 – 2019 Bambang Sadono, saat memberikan sambutan dalam rangka memperingati HUT ke-69 Koperasi Indonesia di halaman Dekopinda, Jalan Pemuda, Kabupaten Pemalang, Sabtu (30/7). ’’Saya akan terus memperjuangkan di tingkat pusat agar semua kebijakan perekonomian untuk selalu berpihak pada koperasi dan UMKM. Sebab melalui lembaga tersebut angka kemiskinan bisa berkurang. Bahkan pada saat krisis ekonomi 1998 koperasi dan UMKM terbukti paling kokoh bisa bertahan dari terpaan krisis,’’ tutur Bambang.

Ia mengatakan, tidak dipungkiri banyak masyarakat yang sebelumnya hidup di bawah garis kemiskinan. Tetapi setelah bergabung dengan koperasi tidak sedikit dari mereka menjadi lebih baik kehidupannya. Untuk itu pemerintah harus mengutamakan dan mendahulukan kebijakan yang berpihak pada koperasi dan UMKM. Apabila digambarkan, koperasi seperti angkutan kota, di mana satu armada bisa mengangkut banyak orang untuk menuju satu lokasi.

Masih Rendah

Meskipun setiap tahun selalu memperingati Hari Koperasi Nasional, tapi nyatanya pemerintah masih belum juga berpihak kepada gerakan koperasi. Salah satu buktinya, kebijakan anggaran yang dikucurkan kepada sektor koperasi dan UMKM masih rendah, sehingga harus terus ditambah. Bupati Junaedi mengatakan, di Pemalang ada sekitar 500 koperasi, tetapi setengahnya yang masih kembang kempis. Untuk itu pihaknya berjanji untuk memberikan pendampingan dan dorongan agar koperasi tersebut kembali sehat sehingga bisa memberikan kontribusi perekonomian daerah.

Ketua Panitia Kegiatan Luruh Sayono, mengatakan, tema dalam kegiatan tersebut yaitu koperasi wujud badan usaha milik rakyat. Tema tersebut memiliki bobot dan memantapkan langkah koperasi untuk menjadi salah satu pilah ekonomi negara. Tujuan utama dari tema itu yaitu agar koperasi mendapat pengakuan luas dan dukungan nyata dari pemerintah. Dukungan yang diharapkan baik dari aspek kelembagaan maupun politik anggaran seperti yang sudah diamantkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1. (H77- 48)

sumber: berita.suaramerdeka.com

Leave a Reply